Verifikasi dan Evaluasi Program MBG di Kota Yogyakarta, Tim Staf Kepresidenan Tekankan Keamanan dan Akuntabilitas

‎Yogyakarta – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Yogyakarta mendapat perhatian melalui kegiatan Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi (VME). Kegiatan tersebut dipimpin Mayjen TNI (Purn) Aby Ismawan, Tenaga Ahli Utama Staf Kepresidenan RI, bersama tim, Senin (7/9/2026).

‎Rangkaian kegiatan diawali dengan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sorosutan 3, untuk meninjau secara langsung pelaksanaan program dilanjutkan meninjau penerima manfaat di SMPN 10 Yogyakarta.

‎Kegiatan tersebut turut disambut Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan, S.E., M.M., Dandim 0734/Kota Yogyakarta Kolonel Inf Arif Setiyono, S.I.P., M.H.I., Kasiter Kasrem 072/Pamungkas Letkol Czi Bambang Setyo Triwibowo, S.E., M.Han., serta unsur Forkopimda dan Forkopimtren Kota Yogyakarta.

‎Turut hadir Pasiter Kodim 0734/Kota Yogyakarta Mayor Inf Dhedyk Hartono, Danramil 07/Umbulharjo Mayor Inf Sugiharto, unsur Polresta Yogyakarta dan Polsek Umbulharjo, perwakilan Pemerintah Kota Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Biro Kesra, Mantri Pamong Praja Umbulharjo, Lurah Sorosutan, Satgas MBG Kota Yogyakarta, Korwil BGN Kota Yogyakarta, serta Kepala SPPG Sorosutan 3.

‎Setelah meninjau SPPG Sorosutan 3, rombongan melanjutkan kunjungan ke SMP Negeri 10 Yogyakarta. Mayjen TNI (Purn) Aby Ismawan bersama tim meninjau langsung penerima manfaat program MBG yang berjumlah sekitar 750 siswa.

‎Dalam kegiatan tersebut, Mayjen TNI (Purn) Aby Ismawan menekankan pentingnya seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan pemerintah.

‎“Seluruh proses dan pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan ketentuan serta rambu-rambu yang telah ditetapkan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” tegasnya.

‎Ia juga mengingatkan bahwa setiap pelaksana di dapur SPPG memiliki tanggung jawab dalam memastikan keamanan penerima manfaat, pemenuhan kebutuhan sesuai standar, serta pelaksanaan program secara transparan dan akuntabel.

‎Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada proses penyediaan makanan, tetapi juga membutuhkan koordinasi yang baik dalam aspek kesehatan, keamanan, pelayanan, serta pengawasan.

‎Untuk mengantisipasi berbagai permasalahan di lapangan, koordinasi antara pengelola SPPG, pemerintah daerah, pemerintah kelurahan, Satgas MBG, dan instansi terkait perlu terus diperkuat. Keberadaan satuan tugas diharapkan mampu melakukan pemantauan sekaligus mengambil langkah cepat apabila ditemukan hal-hal yang tidak diharapkan.

‎“Hal-hal yang menjadi prioritas harus segera ditindaklanjuti dengan mengedepankan koordinasi, transparansi, keamanan, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan,” jelasnya.

‎Ia menambahkan, setiap kekurangan dalam pelaksanaan program harus menjadi bahan evaluasi untuk dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. Seluruh upaya tersebut harus berorientasi pada hasil yang baik sehingga program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya para penerima manfaat.

‎Kegiatan verifikasi, monitoring dan evaluasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan implementasi Program MBG di Kota Yogyakarta berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Pengawasan dan evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk menjaga aspek keamanan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.